HALUAN KEPRI

Rabu, 21 March 2012 00:00

KARIMUN- Aksi mogok kerja yang dilakukan seluruh staf Universitas Karimun (UK) terus berlangsung hingga Selasa (20/3). Mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya yang meminta Rektor UK Abdul Latif mundur dari jabatannya.
Zawiyah, staf Kampus UK mengatakan, seluruh staf tetap mogok hingga Selasa (20/3) dan terhitung sudah dua hari. Seluruh staf UK masih melakukan aksi mogok dengan tuntutan yang sama seperti hari pertama mogok, yakni meminta Abdul Latif mundur dari jabatan rektor.

"Kami tetap pada keinginan awal. Meski spanduk penolakan rektor yang kami ikat di pagar kampus dicopot oleh orang tiak dikenal (OTK). Selain itu, kami akan cari siapa orangnya yang mencopot spanduk itu," kata staf Pembantu Rektor III Biro Kemahasiswaan ini.

Menurutnya, para staf sudah mendapatkan OTK yang diduga mencopot spanduk aksi mogok dengan tuntutan agar rektor mundur. Namun Zawiyah tidak mau gegabah, karena hal itu masih dalam penelusuran para staf kampus.

"Sampai hari ini, staf yang mogok tidak ada yang menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Meski datang pada pagi hari, tapi kami hanya meninjau kondisi kampus. Dan dalam kehadiran kami di kampus tadi pagi baru diketahui kalau spanduk kami dicopot," katanya.

Sementara Balqis, staf Kampus UK yang lain mengatakan, sejak kemarin, dirinya sudah mendapatkan tiga kali surat pemanggilan dari Rektor UK, Abdul Latif. Pemanggilan tersebut dimaksudkan agar Balqis beserta Zawiyah menghadap rektor dan segera melakukan klarifikasi dalam aksi mosi takpercaya beberapa hari kemarin.

"Saya tidak akan menemui rektor meski apapun konsekwensinya. Yang jelas kami (seluruh staf) tetap minta rektor mundur baru kami mau bekerja. Dan aksi mogok ini akan terus berlangsung hingga waktu yang cukup lama atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Balqis.

Pantauan Haluan Kepri, meski aksi mogok para staf kampus UK terus berlangsung hingga kemarin, namun aktivitas perkuliahan tetap bnerjalan. Hanya saja suasana kampus terlihat sangat sepi dari biasanya. Di samping itu aktivitas pelayanan dari para staf kepada mahasiswa tampak terlihat lumpuh.

Rektor UK Abdul Latif ketika akan dikonfirmasi oleh para wartawan, dirinya enggan menampakkan mukanya. Meski ruangannya diketuk oleh wartawan, namun pintunya tidak mau dibuka, padahal dirinya berada di dalam ruangan. Demikian pula ketika wartawan menghubungi ponselnya, meski terdengar nada aktif, namun ia enggan mengangkat ponselnya meski diulangi berkali-kali.(gan)

 HALUAN KEPRI

Senin, 19 March 2012 00:00

KARIMUN - Bupati Karimun Nurdin Basirun mengaku kecewa dengan kondisi Kampus Universitas Karimun (UK) kini banyak ditimpa persoalan. Pihak yayasan yang mengelola tidak bisa memperlihatkan hasil yang memuaskan bagi kemajuan pendidikan di Karimun.

"Saya terus terang agak menyesal juga menyerahkan pengelolaan kepada yayasan. Ketika diserahkan dan menurut saya mereka bisa, tapi ternyata ada persoalan di dalamnya yang kini belum bisa diselesaikan," ujar Nurdin, Minggu (18/3).

Untuk menyelesaikan permasalahan, seperti masalah program pendidikan (prodi) dan permasalahan rektor dengan staf bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

"Kita akan duduk bersama-sama, Insyaallah pasti dapat diselesaikan. Hendaknya kita melihat kepentingan kemajuan daerah ke depan," kata Nurdin.

Munculnya Kampus UK bukan atas dasar keinginan dirinya, melainkan  keinginan masyarakat banyak. Dengan adanya UK, bagi yang tidak mampu memberikan pendidikan tinggi kepada anaknya keluar daerah, bisa menguliahkan di UK.

Terkait permasalahan yang terjadi, Nurdin juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang, dan dikatakan persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Selama ini saya percaya sama mereka (yayasan dan rektor) dan tidak ada masalah. Karena saat saya bertanya, kata mereka Insyaallah bisa diselesaikan. Salah satu upaya kita adalah mengejar akreditasi," ujar Nurdin yang juga seorang pendiri Yayasan Tujuh Juli ini.

Dia mengatakan, untuk permasalahan UK, DPRD juga sudah mencoba berusaha membantu. Dan menurutnya, adanya universitas di Karimun merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat.

"Kita berada di daerah kepulauan yang sekaligus jadi daerah perbatasan. Dan seharusnya bangga punya universitas. Bukan gampang untuk mendapatkan izin itu. Kalau masalah kualitas saya rasa saya tidak ragu. Karena SDM yang ada seperti dosen-dosen dari Karimun dan yang direkrut dari luar juga banyak yang berprestasi," pungkasnya.(gan)

HALUAN KEPRI  14 March 2012 00:00

KARIMUN- Belasan mahasiswa Universitas Karimun (UK) mengadu ke Komisi A DPRD Karimun terkait  banyaknya masalah yang menimpa kampus mereka, Selasa (13/3). Di hadapan Komisi A, mahasiswa ini mengaku tidak mau kuliah lagi karena merasa ditipu oleh yayasan dan rektor selama bertahun-tahun.

Oleh:Ilham dan Abdul Gani, Liputan Karimun
Bahkan seorang mahasiswa, Sukarmi tidak bisa menahan tangisnya ketika mengadu ke Komisi A. Ia menangis, karena ingat orang tua laki-lakinya di Tanjungbatu yang seorang pemotong getah. Dengan pekerjaan itulah orang tua membiayai kuliahnya selama ini. Namun, Yayasan Tujuh Juli dan Rektor UK telah menghancurkan masa depannya dan cita-citanya untuk menjadi sarjana dan seorang guru.

"Saya sedih pak, orang tua hanya seorang pemotong getah di Tanjungbatu. Mereka berharap saya bisa kuliah dan menjadi guru. Namun, cita-cita dan harapan orang tua saya pupus sudah. Untuk memulai kuliah dari semester awal lagi, jelas saya tidak sanggup," ucap Sukarmi.

Sebelumnya di dalam ruang Banmus DPRD, Susi Aryani yang juga mahasiswa ikut prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  (PGSD) angkatan 2008 bersama belasan mahasiswa lainnya menyampaikan keluh kesah kepada Ketua Komisi A Jamaluddin, Wakil Ketua Zullfikar dan Sekretaris Anwar Hasan terkait banyaknya permasalahan yang terjadi kampus mereka. Mereka bertekad tak ingin kuliah lagi karena merasa telah ditipu bertahun-tahun.

"Kami merasa tertipu, dan korban baik materil maupun waktu yang tidak bisa terbeli. Kami sudah sepakat untuk berhenti kuliah karena tak mungkin kami kuliah lagi dari semester awal. Kami sepakat menuntut ganti rugi kepada Yayasan Tujuh Juli atas biaya yang kami keluarkan selama ini dan kerugian non materil yang kami terima," kata Susi Aryani lantang.

Susi dan kawan-kawannya memberi tenggang waktu tiga hari kepada Yayasan Tujuh Juli dan Rektor UK untuk menanggapi permasalahan mereka. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan itu tanggapan mereka tidak dipenuhi, maka mereka sepakat akan menempuh jalur hukum. "Kalau tidak berhasil di Karimun, kami akan mencari penegak hukum diluar Karimun," tegasnya.

Mahasiswa yang selama ini juga mengajar di salah satu sekolah swasta mengaku harus membagi waktu antara pekerjaan, kuliah dan keluarganya. "Cobalah bayangkan, pagi saya harus mengajar, malam kuliah, sepulang kuliah harus mengerjaan tugas. Saya rela meninggalkan suami dan anak-anak. Namun, nyatanya kami telah ditipu oleh pihak yayasan dan rektor," kata Susi.

Sinta Olivia, mahasiswa lainnya mengatakan, untuk melanjutkan kuliah, mereka tetap dibebankan dengan biaya semester tujuh. Jadi kalau rektor berkoar di media kalau biaya kuliah di UK dibebaskan adalah suatu bentuk penipuan. "Kami sudah tak percaya lagi dengan orang-orang yang ada di UK itu. Yayasan dan Rektor UK penipu," kata Sinta keras.

Ketua Komisi A Jamaluddin menegaskan, akan membatu mahasiswa tersebut dengan memanggil pihak Yayasan Tujuh Juli, Rektor dan kalau perlu Sekda Karimun. Namun, Jamaluddin meminta waktu menyelesaikan masalah itu setelah masa reses DPRD berakhir.

"Kami berjanji akan membantu adik-adik mahasiswa, tapi tidak dalam waktu tiga hari karena ada jadwal reses. Setelah tanggal 20 kami akan panggil pihak yayasan dan rektor UK ke sini," kata Jamaluddin.

Bahkan, Jamaluddin siap membantu menemani mahasiswa tersebut ke aparat penegak hukum jika setelah pertemuan tak ada itikad baik dari pihak yayasan dan rektor untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kalau memang tak penyelesaian, saya siap menemani adik-adik untuk melaporkan ini ke aparat penegak hukum," kata Jamal.

Wakil Ketua Komisi A Zulfikar menilai ada beberapa indikasi kenapa para pendiri UK merasa tidak ada beban ketika izin prodi tak ada namun tetap menerima pendaftaran mahasiswa. Ia menilai penyebabnya, ada pejabat di Karimun dengan mudah untuk mendapatkan gelar tanpa harus mengikuti kuliah langsung.

"Selama ini mereka kan dengan mudah mendapatkan gelar sarjana. Karena begitu mudahnya mendapatkan gelar sarjana itu, jadi mereka seolah tak ada beban dan berfikir untuk memberikan gelar sarjana kepada mahasiswa di UK sama seperti mereka," kata Zulfikar.

Seluruh straf kampus Universitas Karimun (UK) beramai-ramai meninggalkan kampus sejak Selasa (13/3) pagi. Aksi tersebut mereka lakukan lantaran enggan diajak duduk semeja dengan Rektor UK Abdul Lati  yang bermaksud mengumpulkan mereka untuk klarifikasi dan menyelesaikan masalah secara baik-baik.

Akibatnya, aktivitas kampus pun tampak sepi dan lengang dari biasanya. Serta tak terlihat adanya aktivitas atau hiruk pikuk dari kegiatan belajar. Kondisi itu terlihar sejak pukul 09.30 WIB.

Candra, yang merupaan salah seorang staf kampus kepada Haluan Kepri mengatakan, pagi-pagi sekali para staf di kampus UK diharuskan kumpul bersama Rektor Abdul Latif dengan maksud untuk mengklarifikasi.

"Kami cuma mau dia dipecat dari jabatan rektor. Dan pihak yayasan harus segera memberhentikan Abdul Latif. Kami juga tidak mau ada lobi-lobi lagi," tegasnya.(ham/gani)

Haluan Kepri

Selasa, 13 March 2012 00:00

KARIMUN - Sebanyak 46 dari 48 staf kampus Universitas Karimun (UK) membubuhkan tandatangan di atas surat pernyataan sebagai mosi tidak percaya kepada Rektor UK Abdul Latif, Senin (12/3). Staf kampus meminta Abdul Latif mundur paling lambat Senin depan dan jika tidak mereka akan mogok kerja.

Oleh:Abdul Gani dan Ilham,Liputan Karimun
"Staf yang sudah membubuhkan tandatangannya sepakat mendesak Abdul Latif mundur dari jabatannya. Kami tak mau lagi ada tawar menawar dan tuntutan hanya satu, yaitu Abdul Latif harus mundur dari jabatannya," ucap Zawiyah, Staf Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan di Kampus UK, Senin (12/3).

Menurutnya, tuntutan ini juga sudah disampaikan kepada pihak Yayasan Tujuh Juli agar segera menindaklanjuti sejak jauh-jauh hari. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan. Soal UK, tidak saja masalah program pendidikan (prodi) yang bermasalah, tapi juga ada masalah dugaan penyalahgunaan anggaran.

Misalnya, istri Rektor UK, Sukisnawati selalu ikut dalam setiap kegiatan Abdul Latif di luar kampus. Atau jika ada keperluan ke luar kota, maka sang istri selalu ikut. Dan biaya perjalanan bukan menggunakan anggaran pribadi, melainkan anggaran kampus. Seperti perjalanan atau kunjungan ke Malaka-Malaysia.

Kondisi kampus saat ini sangat tidak harmonis, karena Abdul Latif tidak mau bertegur sapa  dengan seluruh staf kampus. Bahkan ketika diberikan masukan agar rektor membuat pertemuan dalam sebulan atau dua bulan sekali bersama para staf, Abdul Latif malah menjawab bahwa seluruh staf memiliki atasan. Maka silahkan lakukan hal itu dengan atasan masing-masing.

Senada dengan Zawiyah, Balqis yang juga staf di Kampus UK mengatakan, pernyataan mosi tidak percaya disampaikan atas dasar kesadaran seluruh staf kampus UK, dan tidak ada ditunggangi oleh pihak manapun.

"Kalau mahasiswa mengatakan bakal menggelar demonstrasi untuk menurunkan Abdul Latif, itu terserah mereka. Yang penting aksi kami ini tidak ada campur tangan dengan aksi mahasiswa UK yang mengatakan mendesak agar rektor UK segera mundur," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Karimun Jamaluddin SH menilai, tidak adanya izin lima prodi di UK yakni prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes),  Pendidikan Guru Luar Biasa (PGLB), Teknik Perkapalan, Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran melanggar aturan. Karena proses belajar mengajar sudah berlangsung yang mengindikasikan telah terjadi penipuan oleh pihak Yayasan Tujuh Juli dan Rektor UK kepada masyarakat Karimun.

Menurutnya, penipuan yang dilakukan oleh yayasan dan Rektor UK merupakan bentuk pidana murni, maka sudah sepatutnya aparat penegak hukum  memenjarakan orang-orang yang telah dengan sengaja menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil kepada masyarakat Karimun.

Ia menyebut setelah persoalan ini muncul ke permukaan, antara yayasan dan rektorat terkesan melepaskan tanggung jawab masing-masing. Karena ketidakjelasan di UK tersebut, maka Jamaluddin menilai pengurus Yayasan Tujuh Juli dan Rektorat UK telah mengangkangi UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Untuk mendirikan TK saja, jelas syarat dan rukunnya. Apalagi untuk mendirikan sebuah universitas," kata Jamaluddin.

Untuk membenarkan hal itu, maka Komisi A DPRD Karimun mendatangi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X di Padang, Rabu (7/12) lalu. Kedatangan rombongan Komisi A disambut Koordinator Kopertis X Damsar.

Kepada Kopertis, Komisi A memaparkan permasalahan yang terjadi di UK, mulai dari belum keluarnya izin lima prodi sementara sudah ada mahasiswanya. Dalam pertemuan juga disampaikan ketidakjelasan struktur yayasan dan rektorat di UK, untuk sebagai syarat mutlak pendirian sebuah universitas.

Menurut Jamaluddin, saat pihaknya memaparkan kondisi di UK, pihak Kopertis lebih banyak diam. Mereka hanya menyebut kalau DPRD Karimun harus ikut membenahi sistem yang terjadi di UK.

"Kurang apalagi perhatian dari dewan, bukankah ketika pihak yayasan meminta bantuan dana hibah sebesar Rp2,5 miliar dianggarkan dalam APBD," kata Jamal.

Dikatakannya, sebelum kedatangan Komisi A ke Kopertis, ternyata beberapa hari sebelumnya, Bupati Karimun Nurdin Basirun dan Sekda Karimun Anwar Hasyim telah lebih dulu mendatangi Kopertis X. Kedatangan Bupati dan Sekda ke Kopertis memunculkan tanda tanya besar. Atas dasar apa Bupati ke Kopertis? Apakah sebagai kepala daerah atau pendiri Yayasan Tujuh Juli. Sementara, Sekda sebagai apa? karena Yayasan Tujuh Juli milik swasta dan bukan milik pemerintah daerah.

Selain Bupati dan Sekda, kata Jamaluddin pihak Reskrim Polres Karimun sehari sebelum rombongan Komisi A juga telah mendatangi Kopertis Wilayah X. Kedatangan Reskrim Polres Karimun kemungkinan untuk menyelidiki kasus yang terjadi di UK, khususnya terkait belum keluarnya izin lima prodi tersebut.

HALUAN KEPRI

Selasa, 13 March 2012 00:00

KARIMUN- Musik Ghazal adalah satu dari sekian banyak kesenian tradisional Melayu yang terancam punah, karena tak ada generasi muda yang mewarisinya. Padahal musik ini memiliki alunan musik yang dapat memanjakan siapa pun pendengarnya.
Kekhawatiran akan hilangnya warisan budaya leluhur dari Bumi Melayu itu dikatakan Djakfar Sirat, Pimpinan Ghazal Sri Melati. Kecemasan lelaki tua yang seharinya bekerja di KPBC Tanjungbalai Karimun itu cukup beralasan, karena saat ini yang memainkan kelompok musik itu semuanya sudah berumur lanjut.

"Bagaimana tidak cemas, saat ini hanya ada dua kelompok Ghazal di Kepri yang satunya lagi berada di Pulau Penyengat. Cobalah lihat, pemain-pemain Ghazal rata-rata sudah berusia lanjut," ungkap Djakfar.

Selain itu, minimnya perhatian pemerintah menjadi salah satu kendala berkembangnya kesenian Ghazal. Ia berharap pemerintah membuka pelatihan musik ini kepada generasi muda, agar warisan budaya Melayu ini tetap ada sepanjang masa.

Ghazal Sri Melati pertama kali didirikan oleh almarhum Datuk Kenal Muse atau yang biasa disebut Pak Lomak dari Kerajaan Melayu Johor Malaysia. Setelah itu, Ghazal makin dilestarikan oleh M Sirat Sintal bersama Jantan Setong pada 1974. Hingga sekarang, Ghazal Sri Melati dipimpin Djakfar Sirat dan Bakrie Hasyim dan dibina Yusuf Sirat anggota DPRD Kepri serta Amran Syahidid, Kadis Pertanian dan Kehutanan Karimun.

Selain kelompok musik Ghazal Sri Melati, sebenarnya dulu ada beberapa kelompok Ghazal lain, yakni Sri Karimun dan Sri Surya di Kecamatan Tebing. Tapi seiring pergeseran waktu kedua kelompok itu sudah tak ada lagi. Bahkan, sebagian personilnya ada yang bergabung ke Ghazal Sri Melati.

Personil Ghazal Sri Melati terdiri dari Syafii Nazar memegang harmonium, gitar melodi dipetik Djakfar Sirat, tabla oleh Abdul Wahab, biola oleh Jaaris, Gambus oleh H Amran Syahidid dan Darmansyah, gitar bass oleh Joki atau Molo, marakas oleh Mohammad Soleh Kamis, tamborine oleh Surya Herlambang, dengan vokalis oleh Jamiah Sirat, Zainah Wahab, Fatimah dan Achmadi.

Kelompok musik Ghazal bisa memainkan berbagai jenis lagu seperti lagu Melayu, dangdut dan Timur Tengah, karena sebagian alat musiknya juga berasal dari India dan Timur Tengah. Musik ini makin jarang terdengar, hanya pada saat iven-iven tertentu saja musik ini dimainkan, seperti Festival Musik Ghazal yang diadakan di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Sabtu (10/3) malam  atau saat ada kunjungan kesenian dari Malaysia.

"Alhamdulillah, dengan adanya festival kesenian ghazal yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya ini bisa kembali membangkitkan seni budaya Melayu yang sudah diambang kepunahan ini. Setidaknya generasi muda mulai mengenal kesenian khas nenek moyang mereka," ujar Djakfar

Petikan senar gambus dari tangan H Amran Syahidid dan pukulan tabla Abdul Wahab ditingkah gesekan biola miliknya Jaaris memanjakan telinga siapapun yang mendengar. Alunan musik itu makin sempurna tatkala Syafii Nazar memainkan tut harmonium dari jemarinya yang sudah tua itu. (ilham)

Senin, 12 March 2012 00:00 HALUAN KEPRI

Kejati Belum Tentukan Sikap
TANJUNGPINANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri belum berkomentar terkait kejanggalan pengerjaan proyek Coastal Area tahap pertama dengan anggaran Rp172,9 miliar yang dikerjakan oleh PT Artha Niaga Nuasantara (ANN). Kejati belum mendapatkan laporan seputar proyek di Tanjungbalai Karimun itu.  

"Belum ada laporan, saya tidak mau berkomentar dulu nanti salah menyampaikan informasi,"ungkap Wakajati kepri Agus Djaya kepada Haluan Kepri, Minggu (11/3).

Proyek Coastal Area belum diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun, meski proyek ini sudah selesai masa perpanjangan pengerjaan pada 20 Februari 2012. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Karimun Mahyuddin, Kamis (8/3) mengatakan, Dinas PU belum bisa menerima hasil pengerjaan proyek Coastal Area, karena hasil pengerjaanya belum sempurna. Beberapa titik masih dilakukan pengerjaan.

"Bagaimana kami bisa menerima, ada beberapa bagian dari proyek yang masih dilakukan perbaikan. Bahkan, proyek yang baru dilakukan pun masih harus diperbaiki. Jadi, kami belum bisa menerima pengerjaan itu selama proyek itu masih belum selesai dan menunggu perbaikan dari kontraktor," kata Mahyuddin.

Mahyuddin yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Coastal Area belum bersedia menjelaskan, kapan penyerahan proyek dari kontraktor kepada Pemkab Karimun. Sesuai kontrak kerjanya proyek itu dimulai sejak 31 Desember 2008-31 Desember 2011 dan dilakukan penambahan masa kerja 50 hari yang berakhir pada 20 Februari.

Sementara, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Karimun Jamaluddin mengatakan, beberapa ruas jalan yang retak, berlubang dan puluhan titik yang ditambal sulam di sepanjang jalan lingkar tersebut, membuktikan kalau kontraktor memaksakan agar proyek harus selesai sesuai dengan perpanjangan waktu 50 hari kerja. Dengan pemaksaan pengerjaan itu, proyek Coastal Area jadi hancur.

"Banyaknya kejanggalan dalam pengerjaan proyek Coastal Area itu mengindikasikan kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek. Masak iya, proyek yang baru beberapa hari selesai dikerjakan sudah hancur seperti itu. Apalagi, secara resmi proyek itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah," kata Jamaluddin.

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan legislator dari PDI-P. Ia meminta kepada Pemkab Karimun agar mengaudit anggaran pengerjaan proyek Coastal Area itu. Karena menurut laporan dari kontraktor kepada Dinas PU kalau proyek telah dikerjakan 99 persen. Jika dalam laporannya sudah 99 persen harus sesuai antara laporan di atas kertas dengan kondisi di lapangan.

"Jangan hanya karena ada laporan dari kontraktor kalau proyek telah selesai 99 persen lalu diterima begitu saja. Dinas PU harus melakukan cek fisik terhadap proyek Coastal Area itu. Mereka (Dinas PU) harus turun ke lapangan melihat secara detail bagaimana kondisi yang terjadi dilapangan. Jangan hanya percaya dengan laporan di atas kertas," jelasnya.

Selain itu, Pemkab Karimun harus memblokir dana jaminan pemeliharaan kepada PT ANN, karena pengerjaan proyek yang asal jadi. Menurutnya, dana pemeliharaan hanya berhak diberikan kepada kontraktor yang bisa menyelesaikan proyek tepat waktu dan pengerjaannya pun harus beres.

Dia mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut. Indikasi itu, menurutnya karena dengan anggaran sebesar Rp172,9 miliar tidak mungkin proyek itu dikerjakan dengan hasil yang sangat tidak memuaskan seperti itu. Selain kerugian materil, pihak kontraktor juga telah menimbulkan kerugian waktu.

Pantauan di lapangan, beberapa titik kerusakan yang terjadi di sepanjang jalan lingkar seperti keretakan dan tambal sulam masih belum diperbaiki. Hanya saja, ruas jalan di dekat jembatan Kampung Baru di kawasan jalan lingkar itu atau di kilometer 4+350 yang dulu aspalnya berlubang dan ditandai dengan tiang kayu, sekarang sudah dibongkar namun dibiarkan begitu saja. (cw40/ham)

Senin, 12 March 2012 00:00 HALUAN KEPRI

KARIMUN- Selain banyak ditemukan bus-bus tua sebagai cateran karyawan perusahaan dan sekolah, di Karimun ternyata juga banyak dijumpai sepeda motor tua yang disebut masyarakat motor kongkot.  Keberadaan motor-motor tua bergaya klasik itu dilestarikan sekelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Motor Antik Club Karimun (MACK).

Ada bermacam motor tua yang menjadi koleksi MACK, di antaranya motor tua BSA, BMW dan ARIEL yang rata-rata keluaran tahun 40-an produksi Inggris.

Selain itu, ada juga scooter tua mulai keluaran tahun 1960-1980 dan motor tua merek Honda keluaran Jepang pada tahun 50-an dan 70-an. Selain masih mempertahankan keorisinilan kendaraan itu, pemilik kendaraan tua itu ada yang memodifikasikan sesuai dengan selera masing-masing. Kelompok ini memiliki sekretariat di dekat pertigaan Baran I, Kelurahan Baran.

Sandi misalnya, pria yang sehari-hari seorang PNS di lingkungan Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Karimun ini memiliki beragam jenis motor kongkot seperti Honda 70, CG dan scooter. Untuk kendaraan scooternya, satu dari tiga scooternya itu telah didesainnya seperti layaknya kendaraan perang pada jaman dulu. Scooter itu dibuat pake sespan (becak samping). Di sespan itu juga telah dilengkapi jerigen tua, kampak dan sekop. Makin garanglah scooter tua itu apalagi dipadupadankan dengan warna hijau tua.

Lain lagi, Jhonny Indrajaya Saing, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter ini tak tangung-tanggung memiliki sembilan scooter, mulai dari tahun 60-an hingga 70-an. Jhonny yang juga dipercaya kawan-kawannya di MACK sebagai Ketua ini pun mendesain vespanya dengan bentuk sespan. Hanya saja, aliran gaya vespanya lebih kepada gembel. Jika sudah berkendara, sekilas orang tak percaya kalau dia adalah seorang dokter. Nyentrik abis.

Adalagi Zulkifli, dia memiliki tiga unit motor jenis BSA buatan tahun 40-an. Selain itu, dia juga mengoleksi motor tua lain seperti CG dan juga scooter. Bahkan, lelaki yang sehari-hari manajer di sebuah perusahaan tambang ini juga memiliki mobil tua dengan jenis Jeep Willis. "Sekarang mobil itu masih di bengkel, ada sesuatu yang mesti diperbaiki," ujar Zul, Minggu (11/3). 

Tak susah untuk mencari di mana mereka berkumpul, karena setiap hari Minggu, anak-anak muda yang gemar mengoleksi benda-benda antik ini selalu berkumpul di depan RSUD Karimun. Jika sudah sore, maka tampaklah motor-motor tua ini berjejer di depan pintu masuk rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Sehabis berkumpul di depan RSUD Karimun, mereka lanjutkan dengan rolling country mengelilingi Pulau Karimun Besar. Jadilah, iring-iringan kendaraan tua ini menjadi perhatian masyarakat Karimun karena gayanya yang unik dan antik. "Tujuan kami hanya satu, ingin melestarikan motor tua ini sebagai salah satu ikon pariwisata Karimun," ujar Aan, salah seorang anggota MACK. (ilham)   

Jumat, 09 March 2012 00:00 Haluan Kepri

KARIMUN- Harapan warga Kundur dan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) terkait rencana pemekaran Kundur menemui titik terang. Ini ditandai dengan sikap Bupati Karimun H.Nurdin Basirun yang memberikan sinyal positif untuk segera menerbitkan rekomendasi yang ditargetkan akhir bulan Maret .

“Pada prinsipnya Pak Bupati sudah setuju dan suruh mempercepat Ketua Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Kundur Raja Usman untuk mempersiapkan hasil dari tim kajian untuk segera rekomendasi. Diharapkan akhir Maret ini rekomendasi bisa selesai,” kata Hasyim Tugiran, Anggota Dewan Pembina BP2K3, usai menemui Raja Usman di Kantor Bupati.

Dikatakannya, dari hasil pertemuanya, Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Kundur telah merumuskan segala sesuatu terkait kajian Kabupaten Kepulaan Kundur termasuk semua syarat yang mesti dipenuhi,

“Tim kajian mengatakan sudah selesai, tinggal menentukan koordinat daerah atau wilayah saja saja dan itu sudah diplot dengan warna hijau. Bahkan prediksi kasarnya sudah didapat PAD Kundur itu sekitar Rp 40 milIar dan itu tampaknya di luar potensi tambang,” ujar Hasyim.

Ia menjelaskan, terkait dengan masalah Moro yang juga sempat menjadi pembahasan dengan tim kajian, tidak ada masalah karena 2/3 sudah menyatakan komitmen bergabung ke Kabupaten Kepulauan Kundur.
“Dari 7 Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 4 BPD sudah menyatakan komitmenya untuk bergabung ke Kundur, Jadi yang 3 kita akan tetap road show ke tiap LPM dan BPD,” ucapnya.

Hasyim bersama Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) dan masyarakat Kundur menyatakan, cukup berbangga hati dengan sikap dan respon dari Bupati Karimun untuk menerbitkan rekomendasi.

“Kita masyarakat Kundur sangat bangga dengan intruksi dan perintah bupati kepada Ketua Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Kundur Raja Usman. Kami akan tunggu bersama-sama rekomendasi ini sesuai dengan perintah dan janji Bupati Karimun demi terwujudnya keinginan dan perjuangan masyarakat kundur,” katanya.

Ia menyampaikan, bahwasanya sesuai dengan hasil hearing dengan Pemkab Karimun bersama Komisi A DPRD di ruang Banmus, Senin (20/2), BP2K3 bersama tim akan melakukan road show mensosialisasikan seputar usaha dan hasil dari Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ke Kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro dan Durai yang siap bergabung.

“Kita kemarin sudah menemui dan menyurati Komisi A DPRD Karimun terkait dengan rencana road show yang bakal segera kita lakukan. Dan kita juga telah berkoordinasi dengan pihak Pemkab termasuk juga dengan Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Kundur,” ucapnya.

Sementara, Raja Usman ketika dikonfirmasi Haluan Kepri, Rabu (7/3) malam via handphone menjelaskan, secara politis Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah mendukung keinginan dari masyarakat Kundur.

“Secara prinsip dan politis Bapak Bupati sudah menyatakan setuju dan meminta kami selaku Tim Kajian  Pemekaran Kabupaten Kundur untuk mensiapkan hasil kajian untuk bisa segera diterbitkan rekomendasi,” ucap Raja Usman. (hhp)

Kamis, 08 March 2012 00:00 Haluan Kepri

KMP Senangin melayari rute perdana Karimun-Telaga Punggur, Batam yang berangkat dari Pelabuhan Roro Parit Rempak, Rabu (7/3). ILHAM/HALUAN KEPRI

KARIMUN-Masyarakat Karimun yang ingin membawa kendaraan ke Batam maupun sebaliknya sudah tak susah lagi. Karena mulai Rabu (7/3) KMP Senangin yang selama ini melayari rute Karimun-Buton mulai melayani Karimun-Batam.
Kapal ini berangkat dari Karimun setiap Rabu pukul 08.30 WIB,  sementara dari Telaga Punggur, Batam berangkat setiap Jumat pukul 08.30 WIB.

Keberangkatan perdana KMP Senangin dilepas oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Muramis bersama Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir dan Kepala ASDP Cabang Kepri Dadag Widjanarko dan Direktur BUP Firdaus Hamzah di Pelabuhan Roll on Roll Off (Roro) Parit Rampak, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral.

Usai pelepasan KMP Senangin, Muramis mengatakan, seiring makin bertambahnya rute keberangkatan kapal Roro dari Karimun, maka ke depannya Pelabuhan Roro Parit Rampak direncanakan akan menjadi home base atau tempat bersandarnya kapal-kapal penyeberangan yang ada di Provinsi Kepri. Pasalnya, selain dekat dengan daerah luar Provinsi Kepri, kawasan ini juga memiliki pelabuhan yang memadai.

Selama ini, kata Muramis, sudah ada beberapa rute pelayaran kapal Roro dari Karimun. Ke depannya akan dibuka juga rute ke Tanjungbatu melalui Selat Beliah dan ke Meranti. Selain itu, dengan terhubungnya tujuh kabupaten kota Se-Kepri, maka pihaknya yakin pelabuhan Roro Parit Rempak akan menjadi home base-nya kapal-kapal penyebarangan di Kepri ini. Apalagi, posisi Karimun dekat dengan Riau daratan.

Untuk daerah lainnya, tambah Muramis, Provinsi Kepri telah menganggarkan pembangunannya di antaranya di Jago di Kabupaten Lingga, Mata Kabupaten Anambas, dan Selat Lampa Kabupaten Natuna. Nantinya dari seluruh Roro di Provinsi Kepri akan terhubung dengan wilayah Indonesia lainnya melalui Parit Rempak Karimun.

Bahkan, Muramis menyebut soal perhubungan Kabupaten Karimun sebagai daerah prioritas jika dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kepri. Dari anggaran yang dikucurkan melalui APBD Provinsi untuk sektor perhubungan sebesar Rp224 miliar. Dari anggaran itu hampir Rp100 miliar diperuntukan untuk Karimun mengingat Karimun saat ini menjadi daerah yang tengah berkembang.

"Kenapa Karimun agak lebih diprioritaskan karena Karimun akan berkembang dan diperidiksi bisa menyaingi Batam. Soal pelabuhan, Karimun ini sangat istimewa karena memiliki dua pelabuhan Roro yakni di Parit Rempak dan Selat Beliah," jelas Muramis.

Kadishub Karimun Cendra Nawazir menyebut diantara Rp100 miliar anggaran untuk Kabupaten Karimun tersebut Rp 40 miliar nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan landasan pacu di Bandara Sei Bati dan Rp50 miliar untuk pembangunan Pelabuhan Malarko serta sektor lainnya seperti Pelabuhan Selat Beliah. (ham)

Rabu, 07 March 2012 00:00 Haluan Kepri

KARIMUN - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kundur Utara-Kundur Barat keluar sebagai juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) IV tingkat Kabupaten Karimun. Jumlah perolehan medali dari kontingen UPTD Pendidikan Kundur Utara-Kundur Barat sebanyak 16 emas, 10 perak dan 15 perunggu dari 10 cabang olahraga yang dilombakan.

Sedangkan juara dua diraih UPTD Meral-Tebing dengan perolehan 11 medali emas, 16 perak dan 8 perunggu. Untuk juara tiga diraih oleh UPTD Moro-Duari dengan perolehan 10 medali emas, 10 perak dan 12 perunggu.

Kepala UPTD Pendidikan Kundur Utara-Barat mengatakan, atletik merupakan cabang olahraga yang paling terbanyak menyumbang emas. Sebanyak 8 medali emas diperoleh dari cabang atletik, silat 6 emas, 2 emas dari cabang voli putra/putri.

Lebih lanjut Saiful mengungkapkan, keberhasilan ini tak terlepas dari kerjasama UPTD, kepala sekolah, guru dan official.

"Tangtangan bagi kami ke depan akan mengikuti Popda yang akan dilaksanakan Provinsi Kepri pada Juli mendatang. Kabupaten Karimun sebagai tuan rumah dan kami akan betul-betul mempersiapkan para atlet untuk lebih baik lagi dan kembali menoreh perstasi yang lebih baik," tutur Saiful, Senin (5/3).

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Drs.Riza Kurniati mengatakan, setelah dilaksanakannya Popda Karimun IV, maka Pemkab Karimun tinggal mempersiapkan pelaksanaan Popda tingkat provinsi yang kebetulan ditunjuk oleh Pemprov Kepri sebagai tuan rumah pada 2 hingga 9 Juli mendatang.

"Baru kali ini pelaksanaan Popda Provinsi Kepri digelar di luar. Dan untuk pertama kalinya ditunjuk Kabupaten Karimun sebagai tuan rumah. Sehingga kita akan terus meningkatkan persiapan sarana dan prasarana," ucapnya.

Untuk sarana yang belum memadai, saat ini adalah fasilitas kolam renang. Sehingga terpaksa menggunakan kolam renang milik swasta. Meskipun ukurannya belum memenuhi standar dengan panjang 25 meter, namun tetap digunakan untuk memenuhi permintaan cabang olahraga renang.

"Adapun persiapan kita terhadap para atlet pelajar di Karimun, kita lihat dari prestasi Popda yang sudah diselenggarakan pekan kemarin. Dan untuk juara satu yang sifatnya perorangan (silat, atletik dan lainnya) kita persiapkan untuk menghadapi Popda Provinsi Kepri," ucapnya.

Sedangkan yang sifatnya beregu (takraw, basket, voli dan lainnya) akan tetap dilakukan seleksi. Di mana dalam pertandingan yang berlangsung tentu panitia dan dewan juri mampu melihat potensi dari setiap atlet.

"Olahraga yang bisa kita andalkan untuk menghadapi Popda Provinsi Kepri nanti yaitu dari cabang silat dan atletik. Yang jelas kita akan terus melakukan pembinaan," pungkasnya.(gan)

sumber :kemdiknas.go.id

02/29/2012

Depok --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendirikan Indonesian Studies di beberapa negara strategis. Indonesian Studies didirikan sebagai bagian dari diplomasi kultural (cultural diplomacy), sesuai rekomendasi dari hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012.

Dalam pembahasan mengenai kebudayaan di RNPK 2012, ada masukan-masukan penting mengenai bagaimana menjalin dan memperkuat hubungan dengan negara lain melalui strategi budaya. Salah satu caranya dengan mendirikan Indonesian Studies di beberapa negara. Namun karena masih dalam pembahasan, belum ada kesepakatan negara mana saja yang akan menjadi sasaran. "Mengapa masuk wilayah kebudayaan? Karena bendera yang dipakai untuk dijadikan bahan kajian Indonesian Studies itu, yang atraktif adalah yang terkait dengan budaya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam jumpa pers seusai mendengarkan arahan dari Wakil Presiden Boediono, Selasa (28/02), di Bojongsari, Depok.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sama dengan mitra strategis antara lain para duta besar Indonesia. Menteri Nuh mencontohkan peran serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Jalal, yang mendukung program American Batik Exhibition dan Indonesian Food Day.

American Batik Exhibition adalah kegiatan yang didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia, Washington, bekerja sama dengan Grand Indonesia Shopping Town dan Museum Tekstil Indonesia. Kegiatan ini menampilkan sembilan buah batik Indonesia yang didesain warga negara Amerika Serikat dengan sentuhan pesan, variasi, interpretasi dan gaya negara tersebut. Pemenang ekshibisi ini adalah Elizabeth Urabe (Ash Fork, Arizona), Kelly Cobb (Philadelphia, Pennsylvania) dan Joanne Gigliotti.

Sedangkan Indonesian Food Day merupakan program kerja sama DC Public School dengan KBRI Washington, D.C. Program ini menjadi bagian "Global Food Day", sebuah proyek percontohan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para murid sekolah tersebut, untuk mencoba berbagai variasi makanan sehat dari berbagai negara, termasuk Indonesia. (DM)

Sumber :HaluanKepri

Sabtu, 03 March 2012 00:00

KARIMUN- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kabupaten Karimun 1V yang mulai digelar hari ini, Sabtu (3/3) memperlombakan 10 cabang olahraga.  Cabang olahraga itu di antaranya atletik, sepakbola, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, silat, renang, bulu tangkis, basket dan takraw.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun Harris Fadillah melalui Kepala Seksi Kesetaraan dan Olahraga Pelajar Kabupaten Karimun Khairul mengatakan, peserta yang mengikuti Popda Kabupaten Karimun IV yang berlangsung 3-5 Maret itu terdiri dari lima kontingen.

"Dari 10 cabang yang diperlombakan, jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti Popda sekitar 160 orang. Itu pun kalau semua kontingen mengirimkan pesertanya di setiap lomba," ujar Khairul,  Jumat (2/3).

Dikatakan, lima kontingen yang akan bertarung dalam Popda IV adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Meral-Tebing, UPTD Karimun-Buru, UPTD Moro-Durai, UPTD Kundur, dan UPTD Kundur Barat dan Kundur Utara. Untuk pemenang juara satu dalam cabang olahraga silat dan atletik, maka sudah mutlak akan menjadi utusan Kabupaten Karimun dalam Popda tingkat Provinsi Kepri yang diadakan pada 2-9 Juli mendatang

Dengan kata lain, ajang Popda IV  merupakan tahapan seleksi dalam Popda Provinsi Kepri pada Juli mendatang. Fasilitas dan sarana dari kegiatan yang digelar tanpa acara seremoni dinilai sudah memadai dan baik. Hanya saja untuk fasilitas kolam renang masih belum ada. Yang ada saat ini hanyalah milik swasta. Dan klasifikasinya masih belum memadai, karena yang dibutuhkan sepanjang 50 meter, namun saat ini hanya yang ada 25 meter.

Sementara pelaksanaan cabang atletik diadakan di Studion Badang Perkasa, sepakbola di Studion Badang Perkasa, bola voli di GOR tertutup, tenis meja di Aula SDN 1 Balai, tenis lapangan di lapangan tenis pemda yang dikelola Persatuan Tenis Karimun (PTK), silat di gedung nasional, renang di kolam renang Viarama Lubuk Semut, bulu tangkis di indofutsal, basket di indofutsal dan sepak takrau di lapangan SMAN 2 Karimun.

"Siapa pun yang dapat mengumpulkan medali paling banyak, maka dia yang berhak menjadi juara umum Popda IV Karimun. Bisa saja UPTD Karimun-Buru lagi yang memegang juara umum, atau sebaliknya," ucapnya.

Soal kesiapan dan rasa optimis mampu meraih juara umum dalam Popda Provinsi Kepri, Khairul mengaku belum bisa memastikan. Menurutnya, pihaknya bersama tim penilai akan melihat sejauh mana kemampuan para atlet yang dijaring.

"Berhubung kita jadi tuan rumah Popda Provinsi Kepri pada Juli nanti, maka semuanya Kabupaten Karimun yang menyiapkan. Anggaran dari provinsi sedangkan fasilitas dan acara seremonI kita yang siapkan. Makanya acara Popda Karimun besok tanpa dilakukan kegiatan pembukaan," ucapnya.(gan)